Berita

KPK Baru Menjerat Enam Orang Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP

Penyidik KPK terus menggencarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna pendalaman keterangan terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Kali ini giliran politikus dari fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng yang dipanggil penyidik KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan soal pemeriksaan tersebut. Menurut dia, Mekeng akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka politikus Partai Golkar, Markus Nari. “Yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (11/1).
Mekeng yang merupakan mantan Ketua Banggar DPR itu tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Mekeng yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih enggan berkomentar terkait kedatangannya. Mekeng yang bungkam ketika ditanyai awak media terkait kedatangannya, langsung berjalan masuk menuju lobi gedung KPK.
Namun demikian, Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar)‎ DPR RI tersebut membantah menerima serta menikmati uang dugaan korupsi proyek senilai Rp5,9 triliun.

Sejauh ini, KPK baru menjerat enam orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Keenam orang tersebut yakni, Irman; Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Markus Nari; Anang Sugiana Sudihardjo; dan Setya Novanto.

Dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian, untuk Setya Novanto ‎masih dalam proses persidangan.

Sementara itu, Anang Sugiana Sudihardjo dan Markus Nari masih dalam proses penyidikan di KPK. Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Markus Nari sebagai tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan dan penuntutan dalam kasus e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Politikus Partai Golkar itu juga diduga menekan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.

“Tersangka diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya di Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.

Febri mengatakan pihaknya menduga Markus Nari mempengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Irman dan Sugiharto adalah terdakwa dalam kasus tersebut.

Selain itu, KPK, kata Febri, menilai Markus Nari dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka Miryam S Haryani.

Markus Nari pun disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Febri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah Markus dan mendapatkan sejumlah bukti, seperti Berita Acara Pemeriksaan kasus korupsi e-KTP.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah dikirim ke kedua tersangka, Selasa lalu. Rencananya, penyidik memeriksa Fredrich sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada Jumat besok.

Basaria menambahkan, sudah ada 35 saksi dan ahli yang diperiksa dalam penyelidikan. KPK pun telah mencekal sejumlah orang lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan wartawan MetroTV, Hilman Mattauch, ajudan Setya, Reza Pahlevi, dan mantan pengacara Setya, Achmad Rudyansyah. Penyidik masih mengembangkan penyelidikan dan mencari keterlibatan pihak-pihak lain. “Untuk berikutnya, bisa saja menjadi tersangka,” tuturnya.

(Sumber: K.c/N.oz.c/H.t.c)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top